Alamat Kantor Jl. LU. Adisucipto No.38 Surakarta, Jawa Tengah - 57143 Telp./Fax. 0271-726036, 0271740932 E-mail smk6solo@yahoo.com English Indonesia

MK: RSBI Bubar!

Dipublikasikan 11 Januari 2013, Penulis P.Son, Direktori Artikel Pendidikan, Dibaca 1944 Kali.

Srie, - RSBI Dibubarkan! Benar, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) ini dinyatakan bubar oleh keputusan Mahkamah Konstitusi, karena dianggap tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, mengatakan keberadaan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bertujuan agar pemerintah membuat sekolah rintisan yang nantinya akan menjadi sekolah internasional.

Namun, lanjut Akil, keberadaan norma dalam pasal tersebut tidak memiliki penjelasan dalam pasal-pasal sebelumnya. Dikatakannya, UU Sisdiknas tidak memberikan penjelasan, tetapi tiba-tiba muncul pasal 50 ayat (3) itu, sehingga harus dibatalkan demi hukum.

“UU Sisdiknas itu tidak memberikan penjelasan, tiba-tiba pasal itu muncul begitu saja, sehingga dibatalkan,” kata Akil, usai persidangan di MK, Selasa (8/1), sebagaimana diberitakan di sini.

Ia menambahkan, pembatalan pasal 50 itu kemudian berdampak pada status sekolah RSBI atau SBI yang kini tidak memiliki landasan kekuatan hukum. Artinya, kata dia, konsekuensinya RSBI atau SBI harus dibubarkan, dan menjadi sekolah biasa.

“Konsekuensinya, (RSBI/SBI) ya harus dibubarkan, Menjadi sekolah biasa, tanpa label internasional,” tegas Akil.

Diskriminatif

Sidang MK yang dipimpin langsung oleh Ketua MK, Mahfud MD itu menilai RSBI/SBI telah menimbulkan perlakuan diskriminatif di bidang pendidikan, sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi.

Dijelaskannya, hanya anak-anak orang kaya saja yang bisa masuk RSBI, dikarenakan biaya yang dikenakan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah biasa atau regular.

“Menurut Mahkamah, pembedaan perlakuan yang demikian, bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antar sekolah dan antar peserta didik. Apalagi, sama-sama sekolah milik pemerintah,” kata hakim konstitusi lainnya, Anwar Usman.

Bahasa Inggris, Jauhkan Jati Diri Bangsa

Keberadaan RSBI, juga dinilai hakim konstitusi telah berpotensi menjauhkan dunia pendidikan dengan  jati diri bangsa. Hal ini didasarkan pada fakta penggunaan bahasa asing, yakni bahasa Inggris sebagai pengantar dalam setiap jenjang pendidikannya.

Atas dasar alasan itu semua, MK memutuskan untuk mengabulkan permohonan  para pemohon untuk membatalkan pasal yang menjadi landasan hukum pemerintah dalam menyelenggarakan RSBI/SBI.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Mahfud MD, saat membacakan amar putusannya yang dilanjutkan dengan pengetukkan palu sebanyak tiga kali.

Lama

Untuk diingat kembali, pembacaan putusan MK ini telah ditunggu sangat lama oleh para pemohon yang tergabung dalam Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP). Mereka telah mengajukan permohonan tersebut sejak akhir Nopember 2011.

Saat itu, pemerhati pendidikan yang juga peserta aksi demo KAKP, Jimmy Pat, mengatakan, penyelenggaraan RSBI diyakini telah melanggar hak konstitusi sebagian warga negara dalam pemenuhan kewajiban mengikuti pendidikan dasar.

“Pendidikan, yang sejatinya merupakan prasyarat bagi pelaksanaan hak asasi manusia dirancang dan dibatasi tidak untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini tercermin dengan adanya ketentuan mengenai RSBI,” kata Jimmy, sebagaimana pernah diberitakan di sini.

Sementara itu, pihak Kemendikbud sendiri menganggap tidak ada masalah dengan penyeklenggaraan RSBI/SBI, dan merasa tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar. Mendikbud, Mohammad Nuh mengatakan pada pertengahan Februari 2012, bahwa adanya keluhan atau kekurangan yang dialamatkan pada RSBI/SBI adalah sesuatu yang wajar dan harus dibenahi, namun bukan untuk dibubarkan atau menghilangkannya.

Opo salahe (apa salahnya) RSBI? Apa salah kita punya cita-cita memiliki sekolah bertaraf internasional (SBI)? Kalau perguruan tinggi ada visi world class, sekolah juga harus ada SBI,” kata Nuh saat berada di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (15/2/2012) malam, sebagaimana diberitakan di sini.

Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla sempat melontarkan kritik terkait penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di RSBI/SBI. Dikatakannya, Indonesia perlu membuat sekolah bertaraf internasional sebagai bench marking. Namun Bahasa Inggris tak bisa dipakai untuk seluruh mata pelajaran.

“Mutunya yang harus bertaraf internasional, bukan semua mata pelajaran diinternasionalkan.” kata Kalla, saat menerima gelar honoris causa dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Kamis (17/3/2011), sebagaimana diberitakan selengkapnya di sini.

Sementara itu, pasca Keputusan MK, Mendikbud menanggapinya dengan legowo, sambil berharap agar orang tua siswa tidak perlu khawatir. Anak-anak akan tetap bisa belajar seperti biasa dengan tanpa embel-embel internasional. Kepada guru, diharapkan tetap bisa mengajar dengan semangat.

“Pemerintah tidak merasa kalah menang. Tinggal menjalankan saja. Monggo kalau nggak boleh ada RSBI,” ujar Nuh, sebagaimana berita selengkapnya mengenai tanggapan Mendikbud dapat dibaca di sini.

Bagi masyarakat pada umumnya, keputusan MK tersebut akan dianggap sebagai membawa harapan yang lebih baik. Sehingga, ke depannya  dunia pendidikan tidak terjadi lagi kasta atau pengkastaan sebagaimana ditunjukkan secara jelas dan nyata pada keberadaan RSBI/SBI, beserta segala dampak atau akibatnya.  *** [Srie]


Tinggalkan Komentar
Direktori Arsip
Terbanyak Dibaca
Terakhir diperbarui

Kami sedang dalam pengembangan untuk halaman ini

We are under maintenance for this page

Silakan coba lagi untuk mengakses halaman ini nanti. Atau kenapa Anda tidak menghubungi kami untuk mendapatkan informasi terbaru atau ingin mengetahui perkembangan halaman ini. Klik di sini jika Anda ingin menghubungi kami.

Please try again to access this page later. Or why not call us to get the latest information or want to know the progress of this page. Click here if you would like to contact us.

×