Pada hari Kamis, Tanggal 26 Agustus 2021 In House Training ( IHT ) Kurikulum SMK PK Tahun 2021 memasuki hari ke 7 ,adapun materi yang di sampaikan pada pelaksanaan IHT di hari ke 7 ini dengan tema Kurikulum Operasional Sekolah dengan narasumber Bapak Abdul Muslim,S.Pd .Pada kegiatan IHT hari ke 7 ini masih diikuti oleh Bapak-ibu guru yang mengajar di kelas X.
Adapun isi dari materi IHT dengan tema Kurikulum operasional sekolah adalah
Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan, sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran.
Untuk menjadikannya bermakna, maka kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan.
Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Di dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik.
Prinsip Pengembangan Kurikulum Pperasional Satuan Pendidikan
1. Berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil Pelajar Pancasila selalu menjadi rujukanpada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah.
2. Kontekstual, menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri (khusus SMK), dan menunjukkan karakteristik atau kekhususan peserta didik berkebutuhan khusus (khusus SLB).
3. Esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting/utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami.
4. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual.
5. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK, di bawah koordinasi dan supervisi dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.
